Isu “1998 Redux” Dinilai Operasi Psikologis Elite: Upaya Ciptakan Krisis Buatan?

Jakarta — Gelombang narasi “1998 Redux” yang beredar luas di media sosial kini menuai sorotan tajam. Bukan sekadar wacana liar, isu tersebut dinilai sebagai bagian dari operasi pembentukan opini yang terstruktur dan berbahaya bagi stabilitas nasional.

Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, secara terbuka menyebut bahwa narasi ini bukan lahir dari denyut nadi mahasiswa ataupun kegelisahan rakyat. Ia justru melihat adanya “tangan-tangan tak terlihat” dari kelompok elite yang tengah memainkan skenario lama: menciptakan krisis untuk meraup keuntungan besar.

“Ini bukan suara rakyat. Ini konstruksi. Ini operasi psikologis,” ujar Haris.

Menurutnya, pola penyebaran narasi seperti “Indonesia gelap”, “Indonesia bangkrut”, hingga “sale Indonesia” menunjukkan adanya orkestrasi yang rapi dan masif. Tagar-tagar tersebut tidak tumbuh secara organik, melainkan diproduksi dan didorong secara sistematis untuk menciptakan persepsi bahwa negara sedang menuju kehancuran.

Haris menuding kelompok yang ia sebut sebagai “oligarki serakahnomics” berada di balik permainan ini. Mereka, kata dia, adalah aktor lama yang pernah diuntungkan dari krisis 1998—sebuah periode kelam yang bukan hanya mengguncang ekonomi, tetapi juga membuka ruang bagi praktik penjarahan keuangan negara.

Ia mengangkat kembali kasus BLBI dan KLBI sebagai bukti nyata bagaimana krisis bisa dijadikan pintu masuk untuk “menguras” kekayaan negara dalam skala raksasa. Dalam kondisi hukum yang lemah dan negara yang goyah, para elite ini bergerak leluasa tanpa kontrol.

“Sejarah menunjukkan, setiap kali negara goyah, mereka muncul sebagai pemenang. Krisis bagi rakyat adalah bencana, tapi bagi mereka adalah peluang,” katanya.

Lebih jauh, Haris menilai narasi “1998 Redux” bukan sekadar nostalgia politik, melainkan sinyal adanya upaya sistematis untuk menciptakan kembali situasi chaos. Tujuannya bukan perubahan, melainkan pengulangan siklus lama: destabilisasi, kepanikan, lalu eksploitasi.

Ia juga menegaskan bahwa narasi pesimistis yang menyudutkan Indonesia tidak mencerminkan realitas objektif, melainkan cerminan kepentingan kelompok yang tengah terdesak. Upaya pemerintah dalam memperketat pengawasan, memberantas korupsi, dan menutup kebocoran keuangan disebutnya telah membuat ruang gerak oligarki semakin sempit.

“Yang panik itu bukan negara. Yang panik itu mereka yang kehilangan akses untuk merampok,” tegasnya.

Haris mengingatkan bahwa publik tidak boleh terjebak dalam permainan persepsi yang sengaja dibangun. Ia menilai, perang hari ini bukan lagi soal senjata, melainkan soal narasi—siapa yang menguasai opini, dialah yang mengendalikan arah bangsa.

“Kalau masyarakat termakan narasi ini, maka kita sedang berjalan menuju krisis yang direkayasa. Dan seperti biasa, rakyat yang akan jadi korban pertama,” ujarnya.

Ia pun menyerukan agar masyarakat tetap rasional, kritis, dan tidak mudah terprovokasi oleh propaganda yang dibungkus seolah-olah sebagai suara rakyat.

“Jangan biarkan Indonesia kembali dijadikan ladang perampokan jilid dua. Kita sudah pernah jatuh—jangan didorong jatuh lagi oleh aktor yang sama,” pungkas Haris.

Narasi boleh dibuat, opini bisa dibentuk. Namun, bagi Haris, kewaspadaan publik adalah benteng terakhir agar sejarah kelam tidak terulang dengan wajah baru.