Perisai Prabowo: Narasi “DPR Jadi Operator Kekuasaan” Keliru dan Menyesatkan Publik
Jakarta – Perisai Prabowo melontarkan kritik keras terhadap narasi yang menyebut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai “operator kekuasaan” dalam penugasan Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI. Narasi tersebut dinilai tidak hanya keliru, tetapi juga berpotensi menggiring opini publik secara tidak sehat.
Ketua Harian Perisai Prabowo, Kamir Abdullah dihadapan sejumlah awak media, Jumat (19/6) menegaskan bahwa tudingan DPR telah melampaui fungsi pengawasan adalah bentuk penyederhanaan yang dangkal terhadap mekanisme kerja negara, khususnya dalam situasi darurat bencana.
“Ini bukan kritik konstruktif, tapi framing yang dipaksakan. Menyebut DPR sebagai ‘operator kekuasaan’ jelas menyesatkan dan mengabaikan realitas kerja-kerja pengawasan yang sedang diperkuat,” tegas Kamir.
Kamir menyebut, pihak-pihak yang menggulirkan narasi tersebut gagal memahami—atau sengaja mengaburkan—perbedaan antara fungsi pengawasan aktif dengan pelaksanaan teknis di lapangan.
“Jangan dipelintir. DPR tidak mengeksekusi proyek, tidak menjalankan birokrasi, dan tidak mengambil alih kewenangan pemerintah. DPR memastikan semua itu berjalan benar. Itu fungsi konstitusional,” ujarnya.
Menurut Perisai Prabowo, kehadiran Dasco dalam Satgas justru menjadi simbol bahwa DPR tidak berdiam diri saat rakyat membutuhkan percepatan pemulihan. Dalam kondisi bencana, kata Kamir, kecepatan koordinasi dan pengawasan lintas sektor adalah kunci.
“Kalau DPR diam, dibilang tidak peka. Ketika turun mengawal, dituduh melampaui batas. Ini pola kritik yang tidak jujur dan cenderung politis,” kata Kamir.
Ia bahkan menilai narasi tersebut berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara di tengah upaya pemulihan pascabencana.
“Yang dirugikan bukan DPR, tapi rakyat. Karena energi bangsa justru dihabiskan untuk polemik yang tidak produktif,” lanjutnya.
Perisai Prabowo juga mengingatkan bahwa dalam situasi krisis, sekat-sekat kaku antar lembaga tidak boleh menjadi penghambat kerja cepat negara.
“Ini bukan soal ego kelembagaan, tapi soal keselamatan rakyat. DPR hadir untuk memastikan tidak ada kebijakan yang mandek, tidak ada bantuan yang diselewengkan, dan tidak ada korban yang diabaikan,” tegas Kamir.
Di akhir pernyataannya, Kamir menantang pihak-pihak yang membangun narasi tersebut untuk lebih bertanggung jawab dalam menyampaikan kritik.
“Kalau ingin mengkritik, silakan. Tapi jangan membangun opini yang menyesatkan. Rakyat butuh solusi, bukan propaganda,” pungkasnya.
Liputan : Dara
